TRIBUNNEWSSULTRA.COM, KENDARI - Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) meningkatkan upaya penanggulangan dan pencegahan stunting di setiap daerah di Sultra.

Upaya tersebut dibahas dalam Rapat Koordinasi dan Evaluasi TPPS Sultra tahun 2024 di Kantor Gubernur Sultra.

Sekretaris Daerah Sultra, Asrun Lio juga sebagai Ketua TPPS Sultra, diwakili Staf Ahli Pemda Sultra, Laode Syaifuddin hadir memimpin rapat didampingi Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Tenggara, yang diwakili oleh Sekretaris BKKBN Sultra, Muslimin.

Laode Syaifuddin mengatakan pertemuan ini untuk mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan seluruh kegiatan percepatan penurunan Stunting di Sultra.

Kemudian menyusun strategi dan kebijakan pelaksanaan program kerja di seluruh tingkat pelaksanaan percepatan penurunan stunting dalam mencapai target yang telah ditetapkan.

Mengoptimalkan fungsi dan peran ketua-ketua bidang agar tercapai efisiensi dan efektivitas organisasi.

Serta adanya persetujuan atau kesepakatan bersama serta komitmen yang kuat dalam penanganan stunting di Sultra sehingga target dan sasaran kegiatan dapat sebagaimana yang diharapakan.

"Ini agar lebih menguatkan koordinasi, komunikasi dan sinergi," ujar Laode Syaifuddin.

Menurut Laode Syaifuddin, sesuai informasi instansi teknis terkait berdasarkan data Survei Kesehatan Indonesia (SKI), Sulawesi Tenggara pada 2022 tercatat, angka prevalensi stunting adalah 27,7 persen.

Sementara di tahun 2023 menjadi 30 persen, mengalami kenaikan sebesar 2,3 persen.

“Ini menjadi perhatian, data dari Dinas Kesehatan by name by address dipadukan data BKKBN yang potensi Stunting. Ini harus kita fokuskan datanya, agar tidak tumpang tindih dan benar-benar tepat sasaran."

"Kita semua perlu tahu, apakah teman-teman yang mengalokasikan kegiatan untuk penurunan dan pengentasan Stunting ini sudah terkoneksi dengan pemetaan yang telah dilakukan para pakar stunting." 

"Jangan sampai ada yang wajib kita layani, tetapi terlewatkan. Ternyata kita sampai saat ini belum melihat dan mencermati apa hasil audit para pakar stunting,” tegasnya saat memberikan arahan di Ruang Pola Kantor Gubernur Sulawesi Tenggara, Selasa (11/6/2024).

Sehingga dalam rapat koordinasi tersebut, TPPS Sultra juga membahas berbagi kendala dan hambatan dalam Percepatan Penurunan Stunting.

Di antaranya perlunya peningkatan Inovasi di bidang teknis di setiap Instansi. Alokasi dana stunting realisasinya masih belum sesuai dengan siklus dalam penanganan Interpensi Penanganan .

Perlunya peningkatan koordinasi TPPS provinsi ke TPPS Kabupaten yang belum maksimal. Berbedanya lokasi dan sasaran program dari OPD yang mengalokasikan dana stunting.

Perlunya Monitoring dan Evaluasi Program oleh ketua TPPS, Kadis OPD terkait (Evaluasi Berjenjang). Perlunya Wali Data dalam hal pengelolaan data terkait stunting pada OPD Terkait.

Rencana tindak lanjut Audit Kasus Stunting terlambat dari jadwal siklus, karena terlambatnya proses pendataan, surveline dan skrening.

Perlu Peningkatan evaluasi dan Inovasi tindak lanjut dalam laporan e-PPGBM, IKG secara berjenjang. Serta perlu ditingkatkan program inovasi Alokasi Dana Desa dalam Pananganan dan Pencegahan Stunting.

Di tempat yang sama, Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Tenggara diwakili Sekretaris BKKBN Sultra, Muslimin mengatakan pengukuran dan Intervensi Serentak ini dilakukan secara nasional di 38 Provinsi se Indonesia.

Sehingga diperoleh data akurat by name by address yang nantinya sebagai dasar pemberian program intervensi penurunan stunting yang semakin terarah dan tepat sasaran.

Pengukuran dan Intervensi serentak sebagai gerakan bersama yang melibatkan seluruh kementerian/lembaga, pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota, hingga pemerintah desa untuk mencegah lahirnya anak stunting baru.

"Sasaran Pengukuran dan Intervensi Serentak ini adalah semua calon pengantin, ibu hamil, dan balita yang diharapkan datang ke Posyandu untuk dilakukan pendataan, penimbangan, pengukuran, edukasi, validasi, dan intervensi. Untuk itu kesiapan sarana dan prasarana seperti antropometri yang terstandar, kader yang kompeten, dan tenaga kesehatannya juga harus dipersiapkan dengan baik," jelasnya.

Tampak pula hadir pada evaluasi TPPS tersebut yaitu Instansi Vertikal, OPD Prov. Sultra, BKKBN Sultra, PKK, IBI, Akademisi dan mitra lainnya.(*)\

Sumber: TPPS Sultra Susun Strategi Penurunan Stunting, Bakal Lakukan Pengukuran dan Intervensi Serentak 2024 - Halaman 2 - Tribunnewssultra.com